• Program Undp Di Indonesia
• Kompak Indonesia
• Mampu Indonesia

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata“miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. DepartemenSosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individudalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,2002). Pengangguran merupakan dampak darikemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulitdiraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencaripekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untukbekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit,kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan pentinglainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat, orang yangpengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya. Seorangpengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampakyang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yanglama.

2. Kriminalitas merupakan dampak lain darikemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehinggamencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alattukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian,penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitasyang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yangsulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilaiyang berhubungan dengan Tuhan.

Di era global dan materialisme seperti sekarangini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikansudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkanrakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putussekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyatmiskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Inimenyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaingdengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Buruknya generasi penerus adalah dampak yangberbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karenaterpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguanpada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka. Contohnya adalahanak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur dijalan, tidaksekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinanpada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena anak-anakseharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapatnutrisi baik dan lain sebagainya.

Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalamkesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya. Penanganan berbagai masalahdi atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang jelas.Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya memiliki sepuluhlangkah yang cukup komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. Langkahpertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan adalah menyelesaikan danmengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telahberjalan, dan langkah berikutnya adalah pelaksanaan yang konsisten. Pada tahapkedua inilah pemerintah—pemerintah daerah sering mengalami kegagalan. Berikutini dijabarkan sepuluh langkah yang dapat diambil dalam mengimplemen-tasikanstrategi pengentasan kemiskinan tersebut. Untuk mengatasi haltersebut ada dua hal yang dapat dilakukan:. Pada sisi permintaan.

Pe merintah dapatmenjalankan kampanye publik secara nasional untuk meningkatkan kesadarandalam penggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Biaya yang diperlukanuntuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi, sementara menjanjikanhasil yang cukup baik. Pada sisi penawaran, tentu saja penyediaansanitasi harus diperbaiki. Aspek terpenting adalah membiayai investasi dibidang sanitasi yang akan terus meningkat. Dua pilihan yang dapatdilakukan adalah:. Mengadakan kesepakatannasional untuk membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi.

Mendorong pemerintah lokaluntuk membangun fasilitas sanitasi pada tingkat daerah dan kota;misalnya dengan menyediakan DAK untuk pembiayaan sanitasi ataupun denganmenyusun standar pelayanan minimum. Salah satu sumberpenghasilan terpenting bagi penduduk miskin di daerah pedesaan adalahwiraswasta dan usaha pendukung pertanian. Pemberian Hak PenggunaanTanah Bagi Penduduk Miskin.

Mempercepat program sertifikasi tanah secaradramatis agar setidaknya mencapai tingkatan yang sama dengan rata-ratanegara Asia Timur lainnya. Mengkaji ulang dan memperbaiki undang-undangpertanahan, kehutanan dan juga pertanian. Mengkaji kemungkinan redistiribusi tanah milikperusahan negara yang tidak digunakan kepada masyarakat miskin yang tidakmemiliki tanah. Mengakomodasi kepemilikan komunal atas tanahsebagai salah satu bentuk kepemilikan.

Prinsip yang terpentingadalah kepastian dalam penggunaan tanah, bukan hanya pada kepemilikansecara pribadi. Mendukung adanya penyelesaian masalah pertanahansecara kekeluargaan, disamping membentuk peradilan khusus mengenai masalahpertanahan. Mempersiapkan peraturan yang menjamin kepastianhukum bagi masyarakat miskin yang tinggal di area perhutanan. Berbagai langkah pentingyang dapat diambil untuk meningkatkan akses penduduk miskin ataskredit pembiayaan adalah:. Menyelesaikan rancangan undang-undang mengenaiLPM yang memberikan dasar hukum dan kerangka kelembagaan bagi lembagapembiayaan mikro untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi pendudukmiskin. Membangun hubungan antara sektor perbankan denganLPM, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk menjadi agenuntuk bank-bank komersial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Menghentikan penyaluran bantuan modal dan skemapinjaman yang disubsidi. Dana sebanyak tiga trilliun rupiah yang selamaini disalurkan, dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuanlembaga pembiayaan mikro, baik yang formal maupun yang berasal dariinisiatif masyarakat setempat, untuk dapat mengjangkau kalangan yang lebihluas.

Mengesahkan revisi Undang-Undang Koperasi gunamemberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk pengembangan pembiayaan. Memecahkan masalahtersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa hal di bawah:. Memperbaiki formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)agar memungkinkan pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar yangcukup baik.

DAU dimaksudkan untuk membantu kesenjangan keuangan antar daerahberdasarkan formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah,jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas fiskal. Meningkatkan pemberian DAK untuk menunjang targetprogram nasional pengentasan kemiskinan.

Dana Alokasi Khusus dapat menjadiinsentif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target penurunan tingkatkemiskinan. Pengertian Etika dan ProfesiPengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasaYunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan(custom). Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga denganadat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik(kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan Profesimerupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilandari pelakunya.PengertianEtika Profesi Menurut Para Ahli:Menurut Kaiser dalam ( Suhrawardi Lubis,1994:6-7 ) Etika profesi merupakan sikap hidupberupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakatdengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangkamelaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Menurut (Anang Usman, SH., MSi.) Etika profesi adalah sebagai sikaphidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien denganketerlibatan dan keahlian sebagai pelayanan da. Pengertian InflasiKenaikan harga barang dapat bersifat sementara atau berlangsung terus-menerus.Ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampirpada seluruh barang dan jasa maka gejala ini disebut inflasi. Jadi, kenaikanharga pada satu atau dua jenis barang tidak dapat dikategorikan sebagaiinflasi.Dengandemikian, inflasi (inflation) adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifatumum dan terus-menerus.

Lawan dari inflasi adalah deflasi (deflation), yaitukondisi di mana tingkat harga mengalami penurunan terus-menerus.Dampak InflasiInflasi tidak selalu memiliki dampakyang negatif. Di balik banyak nya dampak negative dari inflasi terdapatdampak-dampak positif yang ditimbulkan oleh inflasi itu sendiri antara lain:Peredaran / perputaran barang lebih cepat.Produksi barang-barang bertambah. Hal ini terjadikarena keuntungan pengusaha yang terus bertambah karena terjadinyainflasi.Kesempatan kerja bertambah. Lapangan pekerjaansemakin te.

Program Undp Di Indonesia

Masalah kesenjangan pendapatan dankemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negaramaju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak padaproporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yangterjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luaswilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan,semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.

Negara maju menunjukkantingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecildibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulitmengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah inibukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadipermasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali Negara Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadiketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan olehkelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadappendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orangmemahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnyamelihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminyadari sudut ilmiah yang telah mapan. Kedua, gambaran tentang kebutuhansosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untukberpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakupmasalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Makna'memadai' di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politikdan ekonomi di seluruh dunia. Berisikan program pemberdayaanmasyarakat yang bertujuan untuk meningkatkankeberdayaan masyarakat secara ekonomi. Klaster ini diibaratkan sebagai kailkarena bersifat memberikan peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensidan kemampuan yang mereka miliki. Dalamklaster 2, pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri. Program ini dilaksanakan oleh 13 Kementerian dan 1 lembaga.

Melalui anggaran ini, setiap kecamatan akanmemperoleh dana hingga sekitar Rp3 milliar yang rencananya akan dialokasikan di6.622 kecamatan. Dengan demikian total anggaran PNPM tahun 2011 mencapaisekitar Rp 10,3 triliun. Program peningkatan keberdayaan ekonomiini kemudian diperkuat dengan diluncurkannya program kredit usaha rakyat (KUR)yang tergabung dalam klaster 3.

Dalamprogram KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)sebagai dana penjaminan untuk mempermudahpenyaluran kredit untuk usaha mikro,kecil, dan Menengah (UMKM). Denganpenempatan dana itu, maka UMKM dapat memperoleh KUR dari perbankan hinggasebesar Rp20 juta per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihakperbankan. Disalurkan KUR Program KURdisalurkan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri,Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, dan bank-bank pembangunan daerahyang meliputi Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, BankJateng, BPD DIY,Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, BankMaluku, dan Bank Papua.

Program KUR jugadikucurkan untuk para TKI dengan kredit maksimal Rp60 juta dan disalurkan jugauntuk sektor perkebunan dengan masa kredit hingga 13 tahun. Sejak pertama kalidiluncurkan pada akhir 2007 hingga April 2011, realisasi penyaluran KUR telahmencapai Rp43,3 triliun untuk sekitar 4,4 juta debitur. Merupakan pelengkap dan penguat berbagaiprogram pengurangan kemiskinanyang merupakan program prioritas pemerintah. Melalui program klaster 4, beban pengeluaranmasyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarrumah, transportasi, dan energiakan berkurang. Dengan demikian dayabeli mereka akan terangkat dan memberikan mereka peluang yanglebih baik dalammengakses berbagai peluang ekonomi yang tersedia agar dapat lepas dari jeratankemiskinan.

Komitmen pemerintah yangbesar dalam mengurangi kemiskinan ini merupakan penjabaran dari strategipemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang'inclusive,' yangberarti pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata. FaktorPertama, program- program penanggulangankemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosialuntuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin danprogram jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin.

Upaya seperti ini akansulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklahuntuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-programbantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapatmemperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin.

Program bantuan untuk orang miskin seharusnyalebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampumembebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak,program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalampenyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsungdigunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sepertidibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengahpertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatanmasyarakat (puskesmas). FaktorKedua yang dapat mengakibatkan gagalnyaprogram penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihaktentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunanyang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnyaberbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yangdigunakan untuk program-program penanggulangankemiskinan selama ini adalahdatamakro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan datamikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukanuntuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yangmenekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya,data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragamandan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakupbanyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial,sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.

Bisa sajaterjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentinganlokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten ataukota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur (EdiSuharto, dkk. 2002):Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalammenyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yangsangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktuitu.

Di satu pihak angka kemiskinan SumbaTimur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen,sementara angkakemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN padatahun yang sama mencapai 84 persen.Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintahdalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk targetsasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkanpada angka BPS. Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama inidengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) padadasarnya (walaupunbelum sempurna) dapat digunakan untukmemantau perkembangan serta perbandinganpenduduk miskin antar daerah. Namun, data makro tersebut mempunyaiketerbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuktarget sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaranindividu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tanggamiskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secaralokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.

Meskidemikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasirumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisamenjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik danseragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakilikeutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal Strategi ke depan Berkaitan denganpenerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yangada sekarang perlu dicermatilebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untukperencanaan lokal.

Strategi untuk mengatasi krisiskemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatanekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh(sistemik)terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal. Datadan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untukmemastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran darikebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional,tingkat kabupaten atau kota, maupun di tingkat komunitas. Masalah utama yangmuncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebutbelum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut jugahanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakupindikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatudaerah atau komunitas. Dalam proses pengambilan keputusandiperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapatditerjemahkan kedalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untukpenanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadapfenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unitsosial yang lebih besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap berbagaifenomena yang berkaitandengan kemiskinan, seperti faktor penyebab prosesterjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahamangejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perludilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah kabupatenatau kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistempemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerahsekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmuekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.Belum memadai Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancangdi pusat belum sepenuhnyamemadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah.Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapatmenjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapatmengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yanglebih kecil. Dalam membangun suatu sistem pengelolaaninformasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perluadanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secaraberkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasikemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalampembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknyamembantu mempercepat proses pembangunanmelalui kebijakan dan program yang lebihtepat dalam pembangunan. Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data daninformasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yangdiperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perluadanya koordinasi dan kerja samaantara pihak-pihak yang berkepentingan(stakeholder), baiklokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran danadan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpangtindih.

Menurut Karseno Arief (2002)Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusanapabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dariinformasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis daripemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen. Sebagai wujuddari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannyadengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintahdaerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program. Kegiatan ini dimaksudkanagar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahanterkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepatserta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakanprogram pembangunan yang sesuai. Pemerintah daerah perlu membangun sistempengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluanpembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlupembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistempengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis inidiharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruantinggi, dan peneliti lokalmaupun nasional, agar secara kontinu dapatdikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Berkaitandenganhal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulandata yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masihpenting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanismepengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten. Mekanisme pengumpulandata ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampusecara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakansosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologiyang meningkat. Menurut Sritua Arief (1999) Upaya-upayauntuk meningkatkankesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awalkemerdekaan. Misalnya, di bidang pendidikan, pemerintah melancarkanpemberantasan buta huruf tak terbatas di sekolah formal saja, namun juga secaranon-formal. Di era Bung Karno, anak-anak usia sekolah bahkan “dikejar” agar maumasuk sekolah.

Kompak Indonesia

Di era Pak Harto, dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, danhasilnya luar biasa. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan peserta pendidikandasar dari 62 persen anak-anak pada tahun 1973 menjadi lebih dari 90 persenpada tahun 1983. Namun, sampai saat ini tingkat buta huruf dilaporkan masihcukup tinggi di Indonesia, yaitu meliputi sekitar 5,9 juta orang yang berumurantara 10-44 tahun. Pada awal 1990-an pembangunan pusatkesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi dari pada rumah sakit. Penempatan bidan di desa yang mendidikkader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalamkegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang keberlanjutan program yangberkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Berencana jugamerupakan program strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan keluarga.Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberi peluangyang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Pembukaan danpengembangan tanah pertanian baru diharapkan dapat meningkatkan kesempatankerja para transmigran. Dalam rangka penanggulangan kemiskinanpula diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan,Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalahInpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaanlainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan NelayanKecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program PengembanganKecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), ProgramPembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT),dan seterusnya. Hampirsemua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yangtelah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telahmencapai puluhan trilyun rupiah. Sebagaimana dikemukan di atas, strukturperekonomian Indonesia dengan mudah ambruk karena berat di atas rapuh di bawah.Hal itu terjadi karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintahIndonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomikelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkandengankelompok-kelompok usaha besar.

Kelompok-kelompok usaha besar ini dalamperkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengankelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancangdi pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secaraoperasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan daripusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidakdapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkatdaerahyang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yangdiperlukandalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan(mikro) yang spesifik daerah.

Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secaralokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehinggaketerbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten danprovinsi dapat tetap terjaga. Dalam membangun suatu sistem pengelolaaninformasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perluadanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secaraberkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasikemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalampembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat prosespembangunanmelalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan. Keuntungan yang diperoleh dariketersediaan data dan informasi statistic tersebut bahkan bisa jauh lebih besardari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut.Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yangberkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional,agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepatsasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akanmembantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebutkurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkanoleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaaninformasi untuk manajemen. Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untukproses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah,diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait,perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasiuntuk kebijakan program. Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepatyang tidak dibarengi pemerataan merupakan kesalahanbesar yang dilakukan parapemimpin negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankanstrategi tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagaisumber pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara paketpembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakanfiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber daya alamkurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan pembangunan bersifattop-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan, misleadingindustrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yangmemadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-kelompok miskindi dalam masyarakat.

Selanjutnya berkembang budaya materialisme, praktek KKN. Kebijakan dan pelaksanaan programpembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankandan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansiterkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agarsecara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifikdaerah.

Berkaitan denganhal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhansistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dandidanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkanpula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapatdipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhanekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota,serta kompromi ekologi yang meningkat. Berdasar uraian di atas dapatdikemukakan, bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yangmenyeluruh (comprehensif), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancangprogram pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan padakonseppertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagaiupaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (powerless) agar mampu(berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraansosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yangmempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Kesimpulan utama dari kajian ini adalahbahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dapatdilakukan dengan mengubahparadigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadipartisipatif, dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal.Penanggulangan kemiskinan yang tidak berbasis komunitas dan keluarga miskin itusendiri akan sulit berhasil.

Mampu Indonesia

Prosesotonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, meskipun gamangpada awalnya, diyakini nanti akan berada pada jalur yang pas. Yang diperlukan adalah konsistensi daripemerintah pusat untuk membimbing ke arah otonomiyang memberdayakan tersebut.Maka disarankan agar program-program penanggulangan kemiskinan ke depanmengarah pada penciptaan lingkungan lokal yang kondusif bagi keluargamiskinbersama komunitasnya dalam menolong diri sendiri.

Halo,Nama saya Dewi Rumapea, saya berasal dari Indonesia. Saya ingin menggunakan media ini untuk menginformasikan semua pencari pinjaman, tentang pemberi pinjaman yang dapat dipercaya yang disebut Glory pinjaman perusahaan, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sejumlah Rp500.000.000 dalam waktu kurang dari 3 jam tanpa tekanan atau tekanan pada suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut saat memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya ajukan, dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan. Jadi saya berjanji akan membagikan kabar baik, agar orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, hubungi Ibu Glory melalui email: gloryloanfirm@mail.com.Anda juga bisa menghubungi saya di email saya: dewiputeri9@gmail.com.

Kabar baik!Hari yang baik untuk semua warga indonesia, nama saya adalah Nyonya aisha bukafia, tolong, saya ingin membagikan kesaksian hidup sejati saya di sini di platform ini agar semua warga indonesia berhati-hati dengan kreditur pinjaman di internet, Tuhan telah mendukung saya dengan sepenuh hati. Melalui ibu baik Ibu EmilianaSetelah beberapa lama mencoba mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan terus ditolak, saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tapi saya menipu dan kehilangan 15 juta, kepada seorang wanita di arab saudi.Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan teman saya yang kemudian mengenalkan saya kepada Ibu Emiliana, pemilik organisasi pinjaman global, jadi teman saya memintaku untuk melamar dari Ibu Emiliana, jadi saya Jeritan tercurah dan dihubungi Mrs. Emiliana.Saya mengajukan pinjaman sebesar 400 juta dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman tersebut disetujui dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk transfer Pinjaman tersebut, saya diberi tahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah dimasukkan ke rekening bank saya.Saya pikir itu adalah lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah 400 juta.

Selamat siang, namaku mrs. Aisha bukafia, tolong, saya ingin berbagi kesaksian hidup saya yang sebenarnya di sini di platform ini untuk semua warga negara indonesia untuk berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Tuhan telah benar-benar mendukung saya melalui ibu yang baik Mrs. EmilianaSetelah beberapa waktu mencoba mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak terus, jadi saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan 15 juta, kepada seorang wanita di arab saudi.Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian intorduce saya untuk Mrs Emiliana, yang adalah pemilik organisasi pinjaman global, jadi teman saya meminta saya untuk mengajukan permohonan dari Mrs.